(Taiwan, ROC) - Lai Ching-te (賴清德) dan Hsiao Bi-khim (蕭美琴) dari Partai Progresif Demokratik (DPP) resmi dilantik pada hari Senin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Tiongkok (ROC) ke-16, dan kelima yang dipilih langsung oleh rakyat.
Dengan menjabatnya Presiden Lai, berusia 64 tahun, dan Wakil Presiden Hsiao Bi-khim, berusia 52 tahun, DPP akan menjadi partai berkuasa pertama yang memerintah untuk masa jabatan empat tahun ketiga berturut-turut, sedangkan Lai adalah wakil presiden pertama yang menjadi presiden sejak dimulainya pemilihan presiden langsung di Taiwan pada tahun 1996.
Pada upacara pelantikan dan pengambilan sumpah di Kantor Kepresidenan pada Senin pagi yang juga dihadiri oleh Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) yang akan segera meletakkan jabatan, Ketua Yuan Legislatif Han Kuo-yu (韓國瑜) dari partai oposisi Kuomintang (KMT) menyerahkan stempel besar negara kepada Lai, melambangkan pengangkatannya sebagai kepala negara.
Sebelumnya pernah menjabat sebagai legislator selama empat periode dan wali kota Tainan selama dua periode, Lai adalah perdana menteri Taiwan dari tahun 2017 hingga 2019 di bawah pemerintahan Tsai, dan kemudian menjadi wakil presiden pada tahun 2020 saat Tsai memulai masa jabatan keduanya.
Usai upacara pelantikan, Lai dan Hsiao mengantar Tsai keluar dari Kantor Kepresidenan. Setelah itu, Lai segera menunaikan tugas resmi pertama yakni menandatangani dokumen yang secara resmi menunjuk Cho Jung-tai (卓榮泰) sebagai Perdana Menteri, atau kepala Kabinet, Pan Men-an (潘孟安) sebagai Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan, dan Joseph Wu (吳釗燮) sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional (NSC).
Lai kemudian memimpin upacara pengambilan sumpah para pejabat senior sebelum dia dan Hsiao menerima tamu asing yang menghadiri pelantikannya di Kantor Kepresidenan.
Menurut Kementerian Luar Negeri (MOFA), total 51 kelompok, yang terdiri dari 508 pejabat asing, menghadiri upacara pelantikan dan kegiatan terkait. Di antara mereka, 12 kelompok berasal dari negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Setelah itu, sekitar pukul 11.00, Presiden Lai menyampaikan pidato pelantikan berjudul “Membangun Demokrasi, Perdamaian, dan Taiwan yang Sejahtera” yang sangat dinanti-nantikan di depan Istana Kepresidenan.
Presiden Lai pertama-tama menyatakan terima kasih atas dedikasi dari mantan Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文), mantan Wakil Presiden Chen Chien-jen (陳建仁) beserta tim administrasinya selama delapan tahun terakhir, yang telah menetapkan fondasi yang kokoh untuk perkembangan Taiwan.
Lai menegaskan, dia menerima kepercayaan dari masyarakat dengan penuh tekad, dan akan memikul tanggung jawab dalam memimpin negara untuk terus maju sesuai dengan Undang Undang Dasar ROC.
Kepala negara kemudian menyerukan Beijing untuk mengakui pemerintah Taiwan dan memulihkan dialog dengan Taipei karena kedua belah pihak bertanggung jawab untuk mempromosikan perdamaian di Selat Taiwan.
Lai juga mengharapkan kelancaran kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerintah pusat dan Yuan Legislatif, dan berharap agar setiap kalangan dapat memperdalam demokrasi Taiwan, menjaga perdamaian Indo Pasifik dan mempromosikan kemakmuran dunia.
Lai dan Hsiao memenangkan pemilihan presiden pada 13 Januari setelah meraih sekitar 40% suara, membuat DPP mampu mempertahankan status partai berkuasa selama empat tahun depan.
Kandidat dari partai oposisi KMT dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) sempat mencoba tetapi akhirnya gagal membentuk koalisi, sehingga akhirnya membagi 60% sisa suara.
Meski demikian, DPP kehilangan suara mayoritas di Yuan Legislatif setelah kehilangan kursi dalam pemilihan legislatif yang diadakan pada hari yang sama. Dari 113 kursi Yuan Legislatif, KMT kini memiliki 52 kursi, DPP 51 kursi, TPP 8 kursi, dan legistor tak berpartai yang memeluk ideologi selaras dengan KMT memiliki dua kursi.