(Taiwan, ROC) – Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terus membahas kedaulatannya atas Taiwan dan dasar hukum “Prinsip Satu Tiongkok” di komunitas internasional. Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) secara tegas membantah hal ini dan menegaskan kembali kedaulatan Taiwan, serta menekankan bahwa Taiwan tidak akan tunduk pada pemaksaan politik dan tekanan diplomatik dari pemerintah RRT. Taiwan akan terus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan, secara aktif bergabung dengan negara-negara sahabat diplomatik dan yang memiliki idealisme serupa untuk menjaga demokrasi, perdamaian, dan stabilitas wilayah maupun secara global.
Dalam Forum Boao, negara di Karibia, Dominika mendeklarasikan “dukungannya akan prinsip satu Tiongkok, menganjurkan reunifikasi Taiwan secara damai, kembali ke pelukan RRT.”
MOFA dengan sungguh-sungguh membantah pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada negara yang berhak mengingkari status kedaulatan Taiwan. Status kedaulatan Taiwan tidak terpengaruh dengan kepercayaan yang tidak benar. Juru bicara MOFA, Jeff Liu (劉永健) mengatakan, “Republik Tiongkok, Taiwan merupakan sebuah negara yang berdaulat dan merdeka, serta tidak berafiliasi dengan Republik Rakyat Tiongkok. RRT tidak pernah memerintah Taiwan. Ini adalah fakta dikenal dunia dan juga merupakan status quo objektif.”
RRT terus meremehkan kedaulatan Taiwan melalui berbagai forum. Sebagai contoh, Rusia setelah pemilihan presiden pada tahun ini menyatakan, bahwa “hubungan antar-selat murni merupakan urusan dalam negeri dan Taiwan merupakan bagian wilayah RRT yang tidak terpisahkan.” Pemimpin RRT dan Rusia dalam percakapan telepon di bulan Februari menyampaikan, bahwa mereka mematuhi prinsip satu Tiongkok dan “menentang provokasi Taiwan ke RRT.” Ketika Nauru memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, pihaknya mengajukan prinsip satu Tiongkok yang sejalan dengan Resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketika menghadiri Konferensi Keamanan Munich, Menteri Luar Negeri RRT kembali menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian dari RRT dan isu-isu terkait dengan Taiwan adalah urusan dalam negeri RRT. MOFA mengecam otoritas Beijing yang berkali-kali menyesatkan masyarakat internasional dan berusaha untuk menggunakan prinsip satu Tiongkok untuk membentuk dasar hukum bahwa Taiwan merupakan milik RRT.