(Taiwan, ROC) – Kelompok Persahabatan Parlemen Taiwan-Hong Kong pada hari ini (29/3) resmi berdiri, dengan anggota Dewan Legislatif dari Partai Progresif Demokratik (DPP) Huang Jie (黃捷) dan Hung Sun-han (洪申翰) yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua dalam kelompok tersebut. Hung Sun-han (洪申翰) menyatakan bahwa setelah penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong Pasal 23, kita pun perlu mengamati bagaimana pihak pemerintah Hong Kong akan menggunakan UU tersebut, tetapi dirinya khawatir masyarakat Hong Kong akan kembali terjerumus ke lubang kekacauan, dan mengharapkan Kelompok Persahabatan Parlemen Taiwan-Hong Kong dapat menjadi sebuah dukungan yang terkuat. Masyarakat Taiwan dan Hong Kong juga mengemukakan, berharap pemerintah Taiwan dapat lebih memperbaiki mekanisme guna memberikan status tinggal kepada para pengunjuk rasa dari Hong Kong.
Hung Sun-han (洪申翰) menuturkan, dirinya merasa sangat marah ketika berbicara tentang Hong Kong. Melihat begitu banyak teman yang dipenjara atau diasingkan dari Hong Kong karena berjuang untuk meraih kebebasan, membuat hatinya sangat sedih. Menurutnya, setelah Pasal 23 UU Keamanan Nasional diterapkan, kita pun harus mengamati gerak-gerik pemerintah Hong Kong dalam penggunaan hukumnya. Namun, dirinya khawatir Hong Kong akan kembali terjerumus dalam kekacauan. Ia merasa bahwa Taiwan seharusnya memberikan bantuan, dan Kelompok Persahabatan Parlemen Taiwan-Hong Kong akan menjadi dukungan terkuat bagi Hong Kong.
Wakil Ketua Dewan Urusan Tiongkok (MAC), Li Li-zhen (李麗珍) ketika menghadiri pendirian Kelompok Persahabatan Parlemen Taiwan-Hong Kong menyatakan bahwa MAC selama beberapa tahun terakhir ini telah secara bertahap menyesuaikan strukturnya guna membantu teman-teman di Hong Kong, tetapi upaya tersebut masih perlu terus dilakukan. Ia berharap dapat membantu integrase masyarakat Hong Kong yang tinggal di Taiwan melalui kerja sama lintas departemen dan kemitraan publik-swasta.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hong Kong Outlanders, Sky (馮詔天) menyampaikan bahwa setelah Pasal 23 UU Keamanan Nasional diberlakukan, Hong Kong telah memasuki era di mana suara mereka tidak dapat didengar, dengan pihak Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang memotong koneksi antara Hong Kong dan dunia melalui UU tersebut. Sky menambahkan, melindungi demokrasi di Taiwan merupakan sebuah dukungan yang sangat penting bagi Hong Kong dalam menghadapi RRT yang otoriter.
Sky menuturkan, setelah Pasal 23 UU Keamanan Nasional diberlakukan, akan ada lebih banyak aktivis Hong Kong yang akan menerima tekanan. Dirinya mendesak Taiwan untuk memberikan hak tinggal kepada para aktivis tersebut, serta menyerukan agar pemerintah Taiwan terus menjalin hubungan dengan organisasi masyarakat sipil, melawan infiltrasi Negeri Panda, dan jangan percaya pada kebohongan pemerintah Beijing.