(Taiwan, ROC) – Terkait rencana Partai Kuomintang (KMT) yang mendorong rencana amandemen undang-undang untuk menerapkan “pemungutan suara jika tidak berada di tempat” (pemungutan suara absen), dalam pemilihan presiden dan pemungutan suara korespondensi di luar negeri, hal tersebut dipertanyakan sebagai tindakan inkonstitusional. Perdana Menteri Chen Chien-jen (陳建仁) menyampaikan pada 12 Maret, bahwa pemungutan suara merupakan hak warga negara dan dilindungi oleh konstitusi dan hukum. Namun, “pemungutan suara absen” perlu untuk didiskusikan untuk memastikan kerahasiaan, keakuratan dan keadilan pemilu. Oleh sebab itu, Yuan Eksekutif tidak memiliki rencana terkait hal tersebut untuk saat ini.
Legislator KMT berencana untuk mendorong amandemen undang-undang “pemungutan suara absen”, termasuk juga membuka “pemungutan suara koresponden luar negeri”. Hal ini memicu konfrontasi antara legislator biru dan hijau. Legislator dari Partai Demokratik Progresif (DPP) mempertanyakan kekhawatiran, seperti adanya pelanggaran “pemungutan suara rahasia”, termasuk juga terbukanya pintu belakang dari pemerintah Daratan Tiongkok untuk melakukan mediasi pemilu.
Terkait hal ini, Perdana Menteri Chen Chien-jen diwawancarai dalam rapat pertanyaan terkait kebijakan umum di Yuan Legislatif pada 12 Maret. Ia ingin menyatakan kembali bahwa memilih adalah hak warga negara dan dilindungi oleh konstitusi dan hukum. Pemerintah juga harus menjamin keadilan dalam pemungutan suara sehingga semua orang dapat memberikan suaranya. Hal ini memungkinkan pemilu untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Namun, bagaimana “pemungutan suara absen” dapat menjami pemungutan suara yang rahasia dilaksanakan secara adil dan tidak memihak masih perlu didiskusikan.
Chen Chien-jen mengatakan, “jika kita ingin melakukan pemungutan suara absen, kita perlu memperkuat urusan pemilu dan bagaimana mencapai kerahasiaan, akurasi dan keadilan pemilu. Kita perlu mempelajarinya, sehingga saat ini Yuan Eksekutif tidak memiliki perencanaan dalam aspek ini.”
Sebagai tambahan, sebuah insiden di mana ada seorang anak balita berusia 1 tahun telah disiksa hingga meninggal oleh perawatnya di Taipei, kembali memicu diskusi adanya beberapa kasus kekerasan pada anak dan bagaimana memperkuat jaring pengaman sosial. Chen Chien-jen mengutarakan, bahwa semua orang sangat marah dan sedih dengan adanya insiden kekerasan pada anak. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) juga menyampaikan sedini mungkin, bahwa pihaknya akan meningkatkan frekuensi wawancara bagi anak-anak berusia di bawah 2 tahun yang tidak dapat mengekspresikan diri mereka. Pemerintah pusat juga akan membantu Pemerintah Kota Taipei untuk memahami kasus ini secara mendalam. Kedua belah pihak akan mempunyai kewajiban dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dengan bahagia dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.