(Taiwan, ROC) -- Demi memperkuat pertukaran dan kerja sama dengan lembaga penegak hukum, lembaga pemikir, serta universitas, baik dalam maupun luar negeri, sekaligus meningkatkan kemampuan untuk menangani perang kognitif dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Pusat Penelitian Perang Kognitif dari Biro Investigasi Kementerian Kehakiman Taiwan mengadakan seminar akademik internasional pada tanggal 6 Maret lalu. Hampir 130 pakar dan cendekiawan, termasuk Menteri Kehakiman Tsai Ching-hsiang (蔡清祥), Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional, Hsu Szu-chien (徐斯儉), kepala tim keamanan nasional, dan staf lembaga di Taiwan hadir dalam acara ini.
Menteri Kehakiman Tsai Ching-hsiang menunjukkan, bahwa pemerintah RRT terus menyebarkan informasi palsu melalui media sosial dalam beberapa tahun terakhir, dengan tujuan memecah belah persatuan sosial Taiwan dan merusak sistem demokrasi Taiwan. Mereka menggunakan teknologi AI untuk membuat gambar, teks, file audio, dan video palsu yang disebarkan dengan menggunakan robot online atau pengguna media sosial yang tidak menaruh curiga, dengan maksud menyesatkan pemilih dan mempengaruhi hasil pemungutan suara.
Menteri Tsai menunjukkan, bahwa Taiwan memiliki komunitas pengecekan fakta yang matang dan kemitraan literasi media internasional yang terus meningkat. Biro Investigasi menyelenggarakan seminar ini dengan harapan memperkuat pertukaran dan kerja sama dengan sekutu internasional, berbagi pengalaman, dan bersama-sama mencegah ambisi RRT untuk menumbangkan sistem demokrasi, memecah belah tatanan internasional, dan menyusup ke dalam bagian operasional negara.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional, Hsu Szu-chien mengungkapkan, meskipun Beijing memiliki rencana untuk melemahkan persatuan internal dan sistem demokrasi Taiwan, tapi sistem demokrasi Taiwan telah menjadi semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir dan mendapatkan pengakuan internasional. Indeks kekebasan Taiwan juga mendapat peringkat pertama di Asia, sementara RRT berada di peringkat terakhir. Selain menyoroti ketahanan demokrasi Taiwan yang langka, hal ini juga menunjukkan bahwa Beijing dan masyarakat internasional memiliki nilai yang mengarah ke arah yang berlawanan.
Biro Investigasi menyampaikan, bahwa Pusat Penelitian Perang Kognitif menggelar seminar ini untuk menunjukkan kepada sekutu internasional dan seluruh masyarakat bahwa Taiwan berada di garis depan ancaman, tapi tidak takut untuk berperang atau mundur. Pihaknya bersama dengan sekutu demokrasi berdiri di garis depan yang sama, memperdalam pertukaran hasil penelitian, bekerja sama membendung ancaman, dan bersama-sama membela nilai-nilai demokrasi universal, kebebasan, hak asasi manusia, serta supremasi hukum.