(Taiwan, ROC) Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Indonesia mengadopsi strategi proporsi sumber energi listrik terbarukan dan mengupayakan dana transisi energi, guna mewujudkan sasaran pemerintah tahun 2060 bebas emisi karbon. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi menyampaikan, tengah mencari mitra kerja sama teknis internasional dan berharap ada peluang melakukan pembahasan dengan lembaga terkait di Taiwan.
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi pada 2 hari yang lalu menghadiri pertemuan data dan ekonomi yang digelar media Katadata, ia menyampaikan, PLN tengah berupaya mewujudkan sasaran bebas emisi karbon yang dicanangkan pemerintah, pihaknya memainkan peranan penting.
Evy Haryadi mengatakan, pembangkit listrik Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, terlebih-lebih pembangkit listrik tenaga batu bara, maka dari itu PLN tengah berupaya
meningkatkan proporsi pembangkit listrik energi terbarukan, seperti terus mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Guna mendukung transisi energi, maka pihaknya tengah merevisi
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), menjadikan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber pembangkit listik dengan proporsi lebih tinggi, mencakup tenaga air, tenaga surya, geothermal dan lainnya.
Selain itu, guna mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, PLN telah membatalkan rencana pembangunan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap). Akhir tahun kemarin, pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui untuk memperlaju penghentian operasional PLTU di Indonesia.
Evy Haryadi mengatakan, PLN juga berkoordinasi dengan lembaga keuangan, lembaga sumber energi dan perusahaan teknologi guna memenuhi kebutuhan transisi energi, mengimplementasikan program CO2 Capture, Storage; CCS (penangkapan dan penyimpanan karbon). Ia menyampaikan kepada media CNA, dalam kondisi Indonesia belum memiliki teknologi yang memadai, berharap bekerja sama dengan berbagai negara untuk mewujudkan sasaran pemerintah yang menargetkan bebas emisi karbon tahun 2060.
Edy Haryadi mengatakan, “Pihak kami tengah membahas dengan beberapa negara termasuk Jepang, RRT dan Korea, dalam kondisi Indonesia tidak memiliki teknologi bagaimana menjalani kerja sama.” “Hingga saat ini belum sempat berkunjung ke Taiwan, ada kemungkinan kami dapat membahas dengan lembaga-lembaga di Taiwan”.
Ia mengatakan, dalam transisi energi ada 3 permasalahan yang perlu ditangani Indonesia, yaitu ketahanan energi, keterjangkauan listrik, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, PLN berharap dapat mempercepat transisi energi melalui rencana pembiayaan dan berharap bisa memperoleh dana melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) dan rencana pembiayaan ramah lingkungan dari bank-bank di berbagai negara.
JETP yang dibentuk negara-negara anggota G7, menyediakan investasi ekuitas, subsidi dan pinjaman. Hal ini bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang untuk mengembangkan sektor energi ramah lingkungan.