(Taiwan, ROC) Sidang parlemen Eropa yang berlangsung 28 Februari meloloskan 2 laporan tahunan evaluasi tentang kebijakan diplomasi dan keamanan Uni Eropa, menekankan Taiwan tidak berafiliasi dengan Daratan Tiongkok (RRT), masyarakat Taiwan memiliki pemerintahan yang bisa mewakili rakyatnya di panggung internasional, dan mengecam RRT yang berniat mengubah status quo perdamaian dan stabilitas selat Taiwan secara sepihak.
Sidang parlemen Eropa berlangsung di Strasbourg menyampaikan putusan mengadopsi laporan evaluasi pelaksanaan tahun 2023 tentang “Common Foreign and Security Policy (CFSP)” dan “Common Security and Defence Policy (CSDP)”.
Berkaitan dengan hal ini , Kemenlu mengemukakan, 2 tahun yang lalu sidang parlemen Eropa telah meloloskan lebih dari 20 resolusi persahabatan, mendukung partisipasi taiwan dalam organisasi internasional dan menaruh perhatian terhadap situasi perkembangan Selat Taiwan, mengimbau memeprdalam kerja sama dengan Taiwan.
Juru Bicara Kemenlu Jeff Liu mengatakan , “ Selain itu, parlemen Eropa mengutus delegasi kunjungan ke Taiwan selama 3 tahun berturut-turut, menandakan dukungan untuk Taiwan secara nyata.”
dua kesimpulan pokok tersebut mencakup kekhawatiran serius mengenai penggunaan informasi palsu oleh RRT yang bersifat mengumbar kebencian dan permusuhan, hal ini merusak demokrasi Taiwan dan kredibilitas pemerintahan, menekankan pemerintah Taiwan yang dipilih masyarakat Taiwan yang bisa mewakili rakyat di panggung internasional, juga menyoroti perlunya menghindari hubungan diplomasi yang bisa memicu situasi tegang Selat Taiwan.
Dalam laporan mengecam RRT yang terus memprovokasi Taiwan, menegaskan Uni Eropa menentang tindakan sepihak yang mengubah status quo Selat Taiwan, menekankan klaim teritorial Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional. Selain itu, laporan tersebut mendorong negara-negara anggota Uni Eropa untuk meningkatkan frekuensi navigasi bebas di Selat Taiwan, dan memperdalam dialog keamanan dengan Taiwan guna mencegah serangan dari RRT.
Laporan tersebut masih mengecam RRT yang menghadang partisipasi Taiwan ikut bergabung dalam organisasi internasional, mengimbau Komisi Eropa dan negara anggota untuk mendukung niat Taiwan bergabung dalam Organisasi Kesehatan Dunia(WHO), Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) dan organisasi internasional lainnya.
Laporan ini secara khusus menarik perhatian pada peran penting Taiwan dalam rantai pasokan global yang berlandaskan pada tatanan internasional; menegaskan kembali dukungan jangka panjang Parlemen Eropa terhadap Perjanjian Investasi UE-Taiwan dan pengaturan perdagangan dan investasi bilateral yang kondusif, mengimbau agar komite pelaksana segera mempersiapkan pembahasan perjanjian investasi bilateral (BIA) dengan Taiwan.
Naskah pers dalam sidang parlemen ini secara khusus mengangkat peran RRT terkait perang Rusia-Ukraina, menunjuk peranan Iran, Belarus, Korea Utara dan RRT mendukung perang Rusia.
Sebaliknya, pada tanggal 28 Februari Ketua Komite Eksekutif, Ursula von der Leyen, dalam laporan menyampaikan bahwa Rusia, Korea Utara dan Iran menjadi bagian aliansi totaliter yang sedang bangkit dan mengacaukan dunia, akan tetapi tidak menyebutkan RRT.
Oleh karena itu, wartawan dari Kantor Berita CNA mempertanyakan kepada juru bicara Komite Eksekutif diantaranya Sekretaris Jenderal Pakta Perjanjian Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps, berkaitan dengan pelabelan kepada 4 aliansi negara seperti RRT, Rusia, Korea Utara dan Iran memberikan ancaman, apakah Uni Eropa beranggapan RRT membawa tantangan keamanan di negara-negara totaliter?
Juru Bicara Urusan Luar Negeri Uni Eropa (EEAS), Nabila Massrali merespons, posisi Uni Eropa terhadap RRT tidak berubah, hubungan Uni Eropa-RRT tetap berpegang pada topik terpenting yang strategis dan menjadi tantangan bagi Uni Eropa. Saat bersamaan RRT menjadi “mitra dagang, pesaing ekonomi dan lawan yang sistematik” bagi Uni Eropa.
Ia menekankan hubungan Uni Eropa-RRT mengupayakan hubungan pragmatis, efektif dan konsisten yang didasarkan pada kepentingan Uni Eropa. Terakhir, disebutkan sistem satu partai RRT bukan rahasia lagi bagi siapapun.
Dalam sidang parlemen Eropa sebanyak 546 kursi untuk kebijakan “Common Foreign and Security Policy (CFSP)” mendapat 338 suara setuju, dan dari kehadiran 537 anggota parlemen ada sebanyak 350 suara setuju untuk kebijakan Common Security and Defence Policy (CSDP)”.