(Taiwan, ROC) --- Taiwan dan India baru-baru ini menandatangani perjanjian Memorandum of Understanding (MOU) tentang kerja sama pekerja migran, yang kemudian memicu gelombang reaksi di masyarakat.
Sebagai tanggapan, Partai Demokrat Progresif (DPP) di Taiwan merilis empat infografis yang menjelaskan alasan di balik keputusan ini. Pada saat yang sama, DPP juga menepis rumor tentang rencana perekrutan 100.000 pekerja migran India sebagai rumor yang tidak benar.
Penjelasan ini menekankan bahwa keputusan mengenai jumlah dan sektor pekerjaan yang akan dibuka bagi pekerja migran India sepenuhnya berada di tangan Taiwan, tentunya dengan pengawasan dari Yuan Legislatif. Selain itu, fase awal kerja sama ini akan dilakukan secara bertahap dan dalam skala kecil.
DPP menjelaskan bahwa tantangan demografis seperti penuaan populasi dan penurunan angka kelahiran telah mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja di Taiwan setiap tahunnya, yang kemudian berujung pada kekurangan pekerja di beberapa bidang.
Saat ini, Taiwan hanya memiliki empat negara sumber tenaga kerja migran, meliputi Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand.
Mengingat permintaan tenaga kerja migran yang meningkat dan sumber yang tidak stabil, maka membuka sumber pekerja migran baru merupakan langkah yang harus diambil oleh pemerintah.
Alasan mengapa memilih India sebagai sumber pekerja migran yang baru, Partai DPP menambahkan bahwa India selama ini dikenal memiliki kualitas kerja yang stabil dan ulasan yang cukup positif, yang mana sejalan dengan kebutuhan Taiwan.
Pekerja migran dari India yang akan datang ke Taiwan diwajibkan memiliki sertifikat keahlian dan surat keterangan kelakuan baik, guna menjamin kualitas kerja mereka dan mengurangi risiko keamanan.
Dalam beberapa tahun belakangan, jalinan kerja sama antara Taiwan dengan India terjalin kian erat, meliputi peningkatan investasi Taiwan di India pada tahun 2022 dan peran strategis India dalam "Strategi Indo-Pasifik" yang dipimpin oleh AS.
Kerja sama di sektor penempatan pekerja migran India di Taiwan, dianggap sebagai strategi yang tepat untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Terkait dengan rumor yang beredar luas tentang rencana perekrutan 100.000 pekerja migran India, Partai DPP menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan merupakan kabar yang tidak berdasar.
Keputusan tentang jumlah pekerja migran yang akan direkrut dan sektor yang akan dibuka sepenuhnya berada di tangan Taiwan, dan MOU yang ditandatangani akan berada di bawah pengawasan ketat Yuan Legislatif.
Pada tahap awal kerja sama ini, akan dijalankan pilot project atau uji coba skala kecil. Pemerintah akan terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak untuk melakukan perencanaan dengan hati-hati, melakukan persiapan terkait dengan penempatan, manajemen, dan layanan interpretasi untuk meredakan kekhawatiran masyarakat. Dengan demikian kedua belah pihak, baik Taiwan maupun India, dapat menikmati manfaat dari kebijakan yang dijalankan dengan tepat.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan tanggapan bahwa isi MOU secara spesifik menetapkan bahwa industri dan jumlah pekerja yang dibuka akan ditentukan oleh pihak Taiwan, sehingga tidak ada dasar untuk rumor yang menyebutkan angka 100.000 orang di atas.
Pertemuan lanjutan akan segera diadakan untuk membahas detail lebih lanjut tentang industri yang akan dibuka, jumlah pekerja, daerah asal pekerja, kualifikasi untuk perekrutan, dan metode perekrutan yang akan diterapkan.