(Taiwan, ROC) – Satu-satunya surat kabar berbahasa Inggris di Indonesia, “Jakarta Post” mempublikasikan sebuah editorial kemarin (16/1), menyampaikan bahwa nilai kebebasan sangat berarti bagi orang-orang Taiwan, sehingga mereka tidak takut dengan peringatan dan intimidasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terus menerus, serta memilih kandidat dari Partai Progresif Demokratik (DPP), Lai Ching-te (賴清德) sebagai presiden yang baru.
Dalam laporan yang berjudul “Suara Penolakan Taiwan (terhadap RRT)” (Taiwan’s Vote of Defiance), menunjukkan bahwa Beijing telah berkali-kali mengingatkan Taiwan sebelum pemilu, bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan jika Taiwan memilih kandidat yang akan memecah belah negara. Namun, “pemilih (Taiwan) menyadari bahwa kedua belah pihak dari Selat Taiwan (mungkin) terpaksa bersatu kembali, dalam hasil pemilu, terlihat bahwa mereka ingin menyampaikan kebebasan bagi kedua belah pihak dari Selat Taiwan dan dunia.”
Editorial laporan tersebut menuliskan, “sesuai dengan norma-norma internasional, “Kebijakan Satu Tiongkok” menentukan urusan lintas selat. RRT menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri. Dunia pun mengetahui hak Beijing untuk menyatukan Taiwan. Namun, orang Taiwan melihat diri mereka sendiri berbeda dengan orang Tiongkok yang berasal dari daratan.
Editorial itu mengutip pidato kemenangan Lai Ching-te pada 13 Januari lalu, menyampaikan, “pemilu ini memperlihatkan dunia komitmen orang-orang Taiwan terhadap demokrasi, di mana saya harap RRT dapat memahaminya.”
Sebagai tambahan, laporan itu juga mengutip tanggapan RRT terhadap pemilu, mengutarakan, bahwa “Kantor Urusan Taiwan dari Dewan Negara RRT menyampaikan bahwa Taiwan adalah “Taiwannya Tiongkok” dan pemilu ini “tidak dapat mengubah pola dasar pengembangan hubungan antara selat, ataupun mengubah keinginan bersama dari para rekan di kedua sisi Selat Taiwan untuk mendekatkan diri.”
Laporan itu menyebutkan, bahwa “Beijing telah berkali-kali menenangkan kita, bahwa Taiwan akan bebas dan otonomi di bahwa arahan “satu negara, 2 sistem.” Namun, masyarakat Taiwan telah belajar dari pengalaman Hong Kong yang mengimplementasikan “satu negara, 2 sistem” mulai 2022, bahwa sistem ini menghadapi berbagai tantangan.
Editorial tersebut menyampaikan, bahwa pesan kebebasan yang disampaikan dalam pemilu Taiwan berlaku di mana pun di dunia, termasuk RRT dan Indonesia. Dalam kasus Indonesia, meski PBB mengakui sepenuhnya Papua sebagai bagian dari Indonesia, aspirasi kebebasan di wilayah yang kaya sumber daya alam tersebut telah menarik perhatian komunitas internasional. Hal ini berarti bahwa Provinsi Papua masih terus mengupayakan kegiatan kemerdekaan.
Editorial ini juga menyebutkan, bahwa Lai Ching-te harus bekerja sama dengan partai-partai oposisi untuk membangun pemerintahan yang stabil. Dituliskan, kemenangan DPP selama 3 kali berturut-turut mewakili para pemilih yang terus percaya pada pencapaian partai yang berkuasa dalam pemerintahan dan penolakannya terhadap RRT.
Editorial ini menunjukkan bahwa bagian kedua dari laporan itu melaporkan bahwa negara-negara di seluruh dunia, termasuk ASEAN sangat memperhatikan hubungan Taiwan dengan RRT setelah pemilu. “Dalam ASEAN summit, para pemimpin ASEAN mengutarakan harapan agar seluruh pihak menahan diri secara maksimal, sebab ketegangan di Selat Taiwan dapat mengarah pada “konsekuensi terbuka dan tidak terprediksi,” khususnya di wilayah Indo-Pasifik.
Di bagian akhir, laporan ini menulis, kami percaya bahwa RRT akan menyelesaikan masalah yang sangat sensitif ini, sebab hal ini merupakan kepentingan nasional untuk melindungi keamanan global dan stabilitas ekonomi.