(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 2 Januari 2024, surat kabar Prancis, "Le Monde", menerbitkan wawancara eksklusif mereka bersama dengan Menteri Luar Negeri (MOFA), Joseph Wu (吳釗燮). Dalam wawancaranya, Menteri MOFA mengutuk Beijing karena tidak mematuhi status quo militer di Selat Taiwan.
Tidak hanya berusaha mengaburkan kedaulatan Taiwan melalui perang hukum, tetapi juga melancarkan perang kognitif, misal melancarkan "pilihan antara damai dengan perang", yang maka serangan ini semakin sulit dideteksi sebagai intervensi terhadap Taiwan.
Joseph Wu baru-baru ini diwawancarai oleh Florence De Changy, koresponden Le Monde yang berbasis di Hong Kong, melalui jalur video.
Pertama-tama, laporan itu menyebutkan bahwa Joseph Wu dilihat oleh Beijing sebagai "separatis pro-Taiwan berdaulat yang keras kepala", dan merupakan salah satu orang Taiwan pertama yang dikenakan sanksi oleh Tiongkok pada Mei 2021.
Menanggapi hal tersebut, Joseph Wu sambil bercanda mengatakan, "Saya sangat bangga, banyak orang Taiwan yang iri!"
Namun, ia juga menyatakan bahwa sanksi tersebut tidak memiliki dasar nyata, karena pihak partai berkuasa telah membela status quo di kedua sisi Selat Taiwan selama delapan tahun terakhir, yang mana fakta ini bertentangan dengan yang dituduhkan Beijing.
Kurang dari dua minggu sebelum pemilu di Taiwan berlangsung, Menteri Joseph Wu menegaskan kembali posisi Taiwan yang mengedepankan kewaspadaan dan bertanggung jawab, yang mana hal ini juga telah dijaga dengan baik oleh Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) semenjak tahun 2016.
Joseph Wu mengatakan, Presiden Tsai sangat hati-hati untuk tidak memberikan alasan apa pun kepada pemerintah Tiongkok untuk memulai perang terhadap Taiwan. Hal ini dilakukan berbarengan sambil memperkuat keamanan dan kekuatan pertahanan militer, supaya otoritas Tiongkok mengerti bahwa invasi terhadap Taiwan bukanlah perkara yang mudah.
Menanggapi strategi perang hibrida Tiongkok terhadap Taiwan, Menteri Joseph Wu menyampaikan, "Tiongkok berusaha meyakinkan orang-orang bahwa pemilu kali ini adalah memilih antara perang dan perlambatan ekonomi, serta antara perdamaian dan kemakmuran."
Pada saat yang sama, ia juga mengutuk campur tangan Tiongkok yang semakin sulit dideteksi.
"Namun, tugas utama pemerintah Taiwan adalah menjamin kestabilan dan perdamaian di Selat Taiwan, serta mencegah terjadinya perang. Bagi Taiwan, Tiongkok, dan semua negara di dunia, perang berarti bencana, dan kami tentu akan melakukan segala upaya untuk menghindarinya."
Joseph Wu mengakui bahwa situasi keamanan di Selat Taiwan sedang tidak baik-baik saja. Ia mengatakan, "Ancaman militer Tiongkok terhadap Taiwan meningkat, terutama dalam dua tahun terakhir. Selain itu, Tiongkok juga melancarkan perang hibrida, sebuah perang persepsi yang terdiri dari informasi palsu, serangan siber, infiltrasi, dan tekanan ekonomi."
Namun, Menlu Joseph Wu menekankan, berdasarkan analisis dari agensi intelijen berbagai negara termasuk Taiwan dan Amerika Serikat, kesimpulan saat ini adalah bahwa perang tidak mendesak dan juga tidak tak terhindarkan.
Le Monde melanjutkan bahwa Menteri Luar Negeri, melalui serangkaian kunjungan, termasuk ke Eropa Timur dan Utara, telah meningkatkan kesadaran komunitas internasional tentang risiko konflik di Selat Taiwan.
Menanggapi hal di atas, Joseph Wu mengatakan, "Saya senang melihat banyak mitra Taiwan termasuk Prancis sering menyebutkan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan mengekspresikan penolakan terhadap perubahan status quo secara sepihak, terutama yang dilancarkan melalui kekerasan atau intimidasi."
Sejak invasi Rusia ke Ukraina, perhatian internasional terhadap Taiwan telah meningkat. Joseph Wu telah menginformasikan kepada media Prancis, "Jika rantai pasokan Taiwan terganggu, dampaknya terhadap dunia akan lebih parah daripada perang di Ukraina, karena sekitar 90% dari chip elektronik canggih di dunia diproduksi di Taiwan."
"Status quo adalah pemahaman diam-diam yang telah dihormati oleh kedua belah pihak, baik oleh Taiwan maupun Tiongkok selama bertahun-tahun. Namun, Tiongkok tidak lagi menghormatinya, pesawat tempur terus-menerus memasuki garis tengah Selat Taiwan, melakukan latihan angkatan laut skala besar, kapal perang sangat dekat dengan Taiwan... ini belum pernah terjadi sebelumnya."
Ia menunjukkan bahwa Tiongkok juga melancarkan perang hukum, berusaha membuat orang menerima bahwa Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok. Pemahaman ini terus didorong oleh Tiongkok dengan terutama berdasarkan Resolusi 2758 PBB, yang menyebut Selat Taiwan sebagai bagian dari perairan Tiongkok.
Dalam artikel tersebut, media Le Monde menulis bahwa resolusi tersebut mengakui bahwa Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya perwakilan resmi Tiongkok, tetapi tidak membahas kedaulatan Taiwan.
Joseph Wu menekankan bahwa semua ini dapat mengubah status quo yang sudah ada.
"Untungnya, komunitas internasional masih menganggap Selat Taiwan sebagai perairan internasional," tutur Joseph Wu.
Atas dasar ini, ia menyambut undang-undang perencanaan militer yang dikeluarkan Prancis tahun lalu. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa Prancis, sebagai kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik, akan mempertahankan kebebasan navigasi di wilayah tersebut, terutama di Laut Tiongkok Selatan dan Selat Taiwan, serta menjaga stabilitas dan perdamaian regional.
"Dan yang paling penting adalah Republik Rakyat Tiongkok tidak pernah menginjakkan kaki di Taiwan dan tidak pernah memerintah Taiwan sehari pun. Oleh karena itu, Republik Rakyat Tiongkok tidak seharusnya mengklaim kedaulatan atas Taiwan. Rakyat Taiwan memilih pemimpin mereka melalui pemilu, baik itu pemerintah dengan sistem yurisdiksi eksklusif, atau saya sebagai Menteri Luar Negeri yang mengeluarkan paspor dan visa, semua ini adalah bagian terpenting dari status quo," jelas Menlu Joseph Wu.
Le Monde juga menyebutkan peran Amerika Serikat, dan berpendapat bahwa tanpa dukungan historis AS terhadap Taiwan, status quo saat ini juga tidak akan ada.
Menteri Joseph Wu mengkonfirmasi bahwa hubungan Taiwan-AS sangat kuat. Ia mengatakan, "Tingkat konsultasi dan komunikasi antara Taiwan dengan AS belum pernah setinggi ini."
Namun, ia juga menekankan, "Melindungi Taiwan adalah tanggung jawab kami sendiri. Tidak ada negara yang memiliki kewajiban untuk membantu Taiwan."
Keterlibatan aktif AS di kawasan Indo-Pasifik, termasuk dialog trilateral AS-Jepang-Korea Selatan pada 18 Agustus tahun lalu, memiliki dampak penting terhadap situasi di Selat Taiwan.
AS, Jepang, Australia, dan negara-negara lain sedang bekerja sama dengan Penjaga Pantai Filipina untuk mengatasi gangguan angkatan laut Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan
"Banyak negara di wilayah tersebut sudah siap menghadapi segala jenis insiden yang dipicu oleh Tiongkok," terang Menteri MOFA.
Di akhir wawancara, Joseph Wu menunjukkan bahwa Beijing berusaha menggunakan alat propaganda untuk membuat rakyat Taiwan kehilangan kepercayaan pada AS.
"Mereka menggunakan perang di Ukraina untuk mengatakan kepada warga bahwa karena AS tidak serius membantu Ukraina, mereka juga tidak akan serius membantu Taiwan. Namun, fakta yang ada sangat berbeda, yakni Tiongkok mengancam Taiwan, AS mendukung Taiwan."