(Taiwan, ROC) - Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) menggunakan pidato Tahun Baru terakhirnya pada hari Senin untuk menyerukan dimulainya kembali "pertukaran lintas selat yang sehat" dengan Tiongkok.
Tsai, yang akan meninggalkan jabatannya setelah menyelesaikan masa jabatan empat tahun keduanya pada bulan Mei, mengatakan bahwa selama delapan tahun masa jabatannya sebagai presiden, Taiwan telah mendapatkan kepercayaan internasional sebagai mitra demokratis atas pendekatannya yang “tidak provokatif dan pantang menyerah” dalam menghadapi agresi Tiongkok.
Ketika Taiwan terus meningkatkan profil internasionalnya, Tsai berharap kedua sisi Selat Taiwan dapat membuka kembali dialog atas dasar perdamaian, timbal balik, dan demokrasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk hidup berdampingan secara damai.
Tsai juga menyatakan harapannya bahwa kedua sisi Selat Taiwan dapat memikul tanggung jawab bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Sejak Tsai pertama kali menjabat pada Mei 2016, Tiongkok telah menghentikan komunikasi resmi dengan Taiwan, terutama karena penolakan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpin Tsai terhadap apa yang disebut “Konsensus 1992”.
Konsensus tersebut merupakan kesepahaman diam-diam yang dicapai pada tahun 1992 antara pemerintahan Kuomintang (KMT) dari Republik Tiongkok (Taiwan) dan pemerintah Tiongkok. Hal ini secara konsisten ditafsirkan oleh KMT sebagai pengakuan kedua belah pihak bahwa hanya ada "Satu Tiongkok", dan masing-masing pihak bebas menafsirkan apa yang dimaksud dengan "Tiongkok". Namun, DPP tidak pernah mengakui "Konsensus 1992", dengan alasan bahwa Beijing tidak memberikan ruang untuk penafsiran "Tiongkok" sebagai Republik Tiongkok, dan bahwa penerimaan konsensus tersebut berarti menyetujui klaim Tiongkok atas Taiwan; juga berargumen bahwa posisi KMT sama saja dengan menerima formula “satu negara, dua sistem” yang sudah diberlakukan Beijing di Hong Kong dan Makau.
Mengenai “Konsensus 1992,” Tsai menegaskan melalui pidato yang disampaikan dalam upacara pengibaran bendera nasional di depan Kantor Kepresidenan pada Senin pagi bahwa meskipun hal tersebut merupakan dasar politik bagi KMT untuk bernegosiasi dengan Tiongkok, upaya untuk menghubungkan apa yang disebut “konsensus” dengan Konstitusi ROC sangatlah mengkhawatirkan.
Presiden mengatakan, “Mengaitkankan ‘Konsensus 1992’ dengan UUD akan berisiko membuat Konstitusi Republik Tiongkok terjerumus ke dalam “Konsensus 1992”. Ini yang sungguh mengkhawatirkan. Oleh karena itu, saya harus mengatakan bahwa UUD Republik Tiongkok bukanlah risiko, yang berisiko adalah kaitannya dengan ‘Konsensus 1992.’”
Dalam pidatonya, Tsai juga merincikan pencapaian pemerintahannya selama delapan tahun terakhir, termasuk mendorong pengembangan kapal perang dan pesawat tempur dalam negeri untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara sebagai respons terhadap eskalasi militer Beijing.
Terakhir, Presiden Tsai tidak lupa meminta warga Taiwan dari semua lapisan politik untuk menggunakan hak demokrasi mereka dan bersama-sama memberikan suara pada pemilihan presiden 13 Januari.