(Taiwan, ROC) – Kementerian Luar Negeri Taiwan menyampaikan pada 20 Desember, bahwa Taiwan telah banyak memberikan proyek-proyek bermanfaat bagi Nikaragua di masa lalu, tapi Presiden Nikaragua, Daniel Ortega, dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi, menangguhkan hubungan diplomatik Taiwan – Nikaragua dan berpaling ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), beberapa kali melayani niat buruk RRT dengan mendistorsi status kedaulatan Taiwan, menjadi kaki tangan RRT dalam penghancuran demokrasi dan perdamaian, merupakan hal tercela.
Kementerian Luar Negeri Taiwan (Kemenlu) menyatakan pada 20 Desember, bahwa Presiden RRT Xi Jinping (習近平) dan Presiden Nikaragua Daniel Ortega pada 21 Desember mengeluarkan pernyataan bersama tentang pembentukan kemitraan strategis antara kedua negara, yang secara keliru menyatakan bahwa "Taiwan adalah bagian integral dari wilayah Tiongkok, dan Nikaragua dengan tegas menentang segala bentuk pernyataan “Taiwan berdaulat.”
Kemenlu secara tegas kembali menekankan, bahwa Republik Tiongkok Taiwan merupakan negara yang berdaulat, merdeka, dan tidak berafiliasi dengan RRT. RRT tidak pernah memerintah Taiwan sehari pun dan hal ini merupakan fakta objektif sekaligus status quo. Tidak ada negara yang berhak dan tidak mungkin secara sepihak menyangkal status kedaulatan Taiwan dengan mengeluarkan apa yang disebut pernyataan bersama.
Kemenlu menunjukkan, bahwa Taiwan dalam jangka panjang telah menyediakan beberapa proyek kerja sama yang bermanfaat bagi masyarakat Nikaragua. Namun, demi mendapatkan keuntungan pribadi, Daniel Ortega berpaling ke RRT setelah menangguhkan hubungan diplomatik antar kedua belah pihak dan beberapa kali melayani niat buruk RRT dengan mendistorsi status kedaulatan Taiwan, menjadi kaki tangan RRT dalam penghancuran demokrasi dan perdamaian, merupakan hal tercela.
Kemenlu meminta pemerintah Nikaragua untuk berhenti mengikuti pemerintah RRT dalam mencampuradukan yang benar maupun yang salah, serta mengenali ambisi RRT untuk memperluas hegemoni sesegera mungkin. Daripada membabi buta mengikuti pemerintah Daratan Tiongkok, sebaiknya memberikan perhatian lebih pada kehancuran demokrasi diri, supremasi hukum dan hak asasi manusianya sendiri, agar tidak dikesampingkan oleh komunitas internasional.
(foto: 王照坤)