(Taiwan, ROC) -- Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif pada 2024 akan segera digelar. Kaukus Partai Demokratik Progresif (DPP) mengusulkan, bahwa dalam pandangan terkait berbagai pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden di Yuan Legislatif, sudah menjadi aturan untuk menunda pertemuan selama jangka waktu tertentu dengan persetujuan dari Yuan Legislatif terkait dengan partisipasi dalam pemilu ataupun kegiatan dukungan pemilu. Rapat Dewan Legislatif ke-7 hingga ke-9 juga ditangguhkan terkait dengan pemilu, dengan pengajuan mulai tanggal 20 Desember hingga 31 Desember.
Terkait dengan pengajuan bergabung dalam kelompok partai, Partai New Power (NPP) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) dengan tegas menentangnya. Legislator Chiu Hsien-chih (邱顯智) dari NPP serta Chiu Chen-yuan (邱臣遠) dari TPP menyampaikan bahwa waktu sidang sah dari Yuan Legislatif adalah hingga 31 Desember, termasuk anggaran umum pemerintah pusat, anggaran unit afiliasi, majelis dan undang-undang prosesi, pajak perumahan 2.0, pembukaan rancangan undang-undang besar. Oleh karena itu, pertemuan harus dilanjutkan hingga akhir Desember demi kemajuan rancangan undang-undang agar tidak menjadi sia-sia.
Ketua Kaukus Yuan Legislatif KMT menyatakan bahwa usulan KMT untuk menunda pertemuan harus mendapat konsensus bulat dari seluruh partai politik pemerintah dan oposisi. Jika tidak ada konsensus, pertemuan seharusnya tidak ditangguhkan dan pertemuan harus dilanjutkan untuk meninjau rancangan undang-undang dan anggaran. Ia pun menentang usulan DPP yang mengajukan penangguhan rapat melalui pemungutan suara.
NPP dan TPP mengajukan mosi amandemen, menganjurkan agar Yuan Legislatif tetap bersidang hingga akhir Desember selama sesi ini, tetapi tidak disahkan setelah pemungutan suara. Namun, Yuan Legislatif tetap mengesahkan usulan dari DPP agar rapat dewan dan komite ditunda mulai dari 20 Desember hingga 31 Desember 2023. Rapat dewan ditambahkan pada 18 Desember, 15 dan 19 Desember juga diadakan rapat.