(Taiwan, ROC) – Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok (MOFCOM) mengumumkan, mereka telah resmi mengakui bahwa langkah-langkah pembatasan perdagangan yang diambil oleh Taiwan terhadap Tiongkok menjadi hambatan perdagangan. Menanggapi hal tersebut, Kantor Negosiasi Perdagangan Yuan Eksekutif (OTN) pada hari ini (15/12) mengemukakan bahwa RRT telah melanggar norma-norma Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), karena Negeri Tirai Bambu menyelidiki hambatan perdagangan yang dilakukan oleh Taiwan lalu mengumumkan hasil penyelidikan tersebut –yang mana tidak sesuai dengan kenyataan– dan Taiwan menolak hasil dari penyelidikan itu.
Juru Bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara RRT Zhu Feng-lian (朱鳳蓮) mengatakan, pemerintah Partai Progresif Demokratik (DPP) melanggar ketentuan terkait Kesepakatan Kerangka Kerja Sama Ekonomi (ECFA) dan Kantor Urusan Taiwan mendukung langkah-langkah legal yang diambil oleh otoritas Negeri Panda.
Menanggapi hal ini, OTN mengungkapkan bahwa baik Daratan Tiongkok maupun Taiwan, keduanya merupakan anggota WTO dan masalah perdagangan terkait dapat diatasi secara efektif sesuai dengan mekanisme dan regulasi WTO. OTN menegaskan, jika RRT bersedia, keduanya dapat memulai negosiasi sesuai dengan mekanisme WTO kapan saja untuk bersama-sama menyelesaikan sengketa perdagangan.
Selain itu, Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan Lin Chia-lung (林佳龍) memberikan tanggapannya dalam sebuah forum pemikir di Taiwan. Ia mengungkapkan, tindakan Negeri Tirai Bambu ini terjadi kurang dari satu bulan sebelum pemilihan umum di Taiwan dan merupakan perilaku yang mencampuri proses pemilihan. Meskipun demikian, pihak Taiwan tetap berharap untuk menyelesaikan sengketa perdagangan melalui mekanisme arbitrase WTO.