(Taiwan, ROC) – Asosiasi Masa Depan Warga Asia (ACFA) Taiwan bersama dengan Asosiasi Hak Asasi Manusia Taiwan (TAHR) dan Organisasi Reformasi berkolaborasi membentuk “Delegasi Warga Sipil Taiwan ke Jakarta” guna bertukar pengalaman dengan kelompok warga sipil Indonesia, serta menyelenggarakan forum bersama pada minggu ini. Direktur Eksekutif dan Pendiri ACFA, Leah Lin (林文亮) menyatakan harapannya untuk meningkatkan hubungan dan memperluas ruang hidup bagi kelompok warga sipil di Asia Tenggara melalui koneksi lintas wilayah ini.
Leah Lin (林文亮) menyampaikan, guna meningkatkan dialog dan pemahaman antara masyarakat sipil Taiwan dan Asia Tenggara, serta memahami situasi dan kebutuhan masyarakat sipil di Indonesia, ACFA telah berkolaborasi dengan TAHR dan Organisasi Reformasi, bersama-sama membentuk “Delegasi Warga Sipil Taiwan ke Jakarta”. Delegasi tersebut dilaporkan telah melakukan pertukaran selama seminggu di Jakarta sejak Senin (11/12) yang lalu, dan mengunjungi beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia.
ACFA bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) saling bekerja sama dalam menggelar sebuah forum yang digelar pada Rabu (13/12). Forum tersebut telah menarik perhatian dan partisipasi berbagai kelompok masyarakat yang peduli terhadap pekerja, energi dan kesetaraan gender. Para peserta forum saling melakukan diskusi dan berbagi pandangan yang mendalam mengenai isu-isu demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia.
Pihak ACFA ketika berada di lokasi juga merilis laporan yang bertajuk “Mengeksplorasi Peran Potensial Taiwan dalam Ruang Publik Asia Tenggara yang Menyusut”. Laporan ini mengeksplorasi potensi kerja sama substansial antara Taiwan dan wilayah Asia Tenggara, serta menganalisis tantangan yang dihadapi oleh organisasi masyrakat sipil dari berbagai negara yang mendirikan kantor di Taiwan.
Laporan tersebut menunjukkan, banyak organisasi masyarakat sipil internasional atau asing yang mendaftar di Taiwan seringkali dihadapi oleh berbagai kesulitan, seperti proses pendaftaran yang rumit, masalah visa, hambatan bahasa dan berbagai dokumen yang diperlukan untuk membuka rekening bank.
Leah Lin (林文亮) kepada media CNA menyatakan bahwa ruang publik warga sipil di wilayah Asia Tenggara terus menyusut, dengan kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi semakin terbatas. Dirinya menyebutkan, “Taiwan masih kurang familiar dengan perpolitikan di Asia Tenggara dan berharap dapat memikirkan peran apa yang dapat diperankan oleh Taiwan melalui laporan tersebut. Ini mencakup kemungkinan kerja sama langsung dengan organisasi di Asia Tenggara atau membuka ruang publik Taiwan agar ada lebih banyak organisasi dan individu dari Asia Tenggara datang ke Taiwan.”
Peneliti ACFA Yang Li-ying (楊俐英) menambahkan, jika Taiwan dapat memberikan kebebasan bagi organisasi warga sipil di Asia Tenggara yang terbebani oleh penindasan di negara asal mereka guna melakukan advokasi secara bebas di Taiwan, hal ini akan memberikan dukungan tidak langsung bagi perkembangan demokratisasi di Asia Tenggara.
Terkait kerja sama antara kelompok warga Sipil Taiwan dan Indonesia, Leah Lin (林文亮) menjelaskan, karena Taiwan memiliki banyak pekerja migran asal Indonesia, maka Taiwan-Indonesia sudah memiliki kerja sama yang erat dalam isu pekerja migran. Namun, dirinya berharap agar ke depannya dapat ada lebih banyak pertukaran, terutama dalam memperkuat kapasitas pemuda dan kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan bahwa hak-hak sipil di Indonesia menghadapi banyak hambatan, sementara Taiwan telah membuat kemajuan. Oleh karena itu, keduanya dapat saling berbagi pengalaman mengenai tantangan yang tengah dihadapi.