(Taiwan, ROC) --- Setelah tujuh tahun diupayakan, "Undang-Undang Upah Minimum" yang sangat penting bagi hak-hak pekerja akhirnya disahkan dalam sidang pembacaan ketiga di Yuan Legislatif.
Undang-undang ini secara resmi akan menyertakan Indeks Harga Konsumen (CPI) sebagai salah satu indikator yang harus dipertimbangkan, serta akan mendorong pembentukan kelompok penelitian, dan menetapkan bahwa gaji yang disepakati oleh pekerja dan majikan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum.
Bagi yang melanggar akan dikenakan denda maksimal NT$1,5 juta, dan nama pelanggar akan dipublikasikan.
Dengan keunggulan jumlah anggota di Yuan Legislatif, Partai Progresif Demokratik (DPP) juga berhasil mengesahkan usulan untuk mengakhiri masa sidang lebih awal, sehingga siding di Yuan Legislatif dan komite akan berhenti mulai dari tanggal 20 Desember 2023.
Pada konferensi pers yang dihelat oleh Partai Demokrat Progresif (DPP) di Yuan Legislatif pada tanggal 11 Desember 2023, terlihat Partai KMT dengan Partai DPP terlibat konfrontasi langsung terkait anggaran.
Bahkan anggota Partai KMT mengancam akan mundur dari perundingan antar-partai. Sehari kemudian, Koordinator Partai DPP, Tseng Ming-chung (曾銘宗) terlihat sedikit marah.
Koordinator Partai KMT, Tseng Ming-chung, mengatakan, “Awalnya kami memiliki niat baik, Partai DPP menggunakan RUU untuk manuver politik. Mereka menginginkan reputasi maupun keuntungan materi.”
Ketegangan antara anggota Yuan Legislatif dari kedua belah pihak terus berlanjut. Pada hari yang sama, Undang-Undang Upah Minimum dijadwalkan akan diputuskan di Yuan Legislatif, tetapi terus menjadi sumber perdebatan yang cukup sengit.
Koordinator Partai DPP, Ker Chien-ming (柯建銘), mengatakan, “MOL juga beranggapan bahwa saat mengadopsi Indeks Harga Konsumen (CPI), terkadang penetapan yang terlalu kaku akibat perubahan kondisi ekonomi dapat menimbulkan situasi tak terduga.”
Koordinator Partai KMT, Tseng Ming-chung menambahkan, “Saat penyesuaian upah, upah harus disesuaikan berdasarkan Indeks Harga Konsumen (CPI), dan tidak boleh lebih rendah dari tahun sebelumnya.”
Sebelum pemungutan suara dilakukan, tidak ada konsensus yang terjadi antara anggota Yuan Legislatif mengenai rancangan undang-undang tersebut.
Untuk memastikan undang-undang tersebut dapat sukses dalam sidang pembacaan ketiga, Partai Demokrat Progresif (DPP) melakukan mobilisasi tingkat tinggi pada hari bersangkutan, memfokuskan pada pertarungan untuk pemungutan suara.
Wakil Ketua Yuan Legislatif, Tsai Chi-chang (蔡其昌), mengatakan, “Undang-undang Upah Minimum telah disahkan.”
Rancangan undang-undang tersebut secara eksplisit menyertakan Indeks Harga Konsumen (CPI) sebagai salah satu indikator yang harus diperhatikan, serta disepakati untuk mendirikan kelompok penelitian.
Selain itu, juga ditetapkan bahwa gaji yang disepakati antara pekerja dengan majikan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Bagi yang tidak menaati akan dikenakan denda maksimal NT$1,5 juta, dan nama pelanggar akan diumumkan ke hadapan publik.
Wakil Ketua Yuan Legislatif, Tsai Chi-chang, mengatakan, “Yuan Legislatif semenjak Rabu, 20 Desember 2023, hingga Minggu, 31 Desember 2023 akan menutup rapat dan pertemuan komite.”
Dengan pemilihan umum yang akan datang dalam waktu kurang dari tiga puluh hari, anggota Yuan Legislatif akan kembali ke daerah pemilihan mereka masing-masing untuk berkampanye.