(Taiwan, ROC) --- Anggota Komite Perhubungan Yuan Legislatif pada Rabu hari ini (25/10), mengkaji rancangan "Undang-Undang Keselamatan Lalu Lintas Jalan".
Namun, anggota legislator dari Partai New Power Party (NPP) menggelar pertemuan pers, mengkritik keras rancangan yang diajukan oleh pihak Yuan Eksekutif, yang dianggap tidak memiliki substansi. Mereka menyebutnya sebagai lelucon politik terbesar menjelang pemilu 2024.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan, Wang Kwo-tsai (王國材), saat diwawancarai menyatakan bahwa pendekatan ini diambil dari praktik yang ada di Jepang, yaitu terlebih dahulu menetapkan undang-undang yang lebih tinggi, kemudian meninjau dan memodifikasi undang-undang terkait untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip undang-undang dasar.
Baru-baru ini, pada tanggal 22 Oktober 2023, terjadi kecelakaan maut di jalan tol di mana seorang sopir bus pariwisata, mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan yang tidak seharusnya. Akibatnya, 4 orang meninggal dan 22 lainnya luka-luka.
Nahasnya, sang sopir adalah orang yang sudah berkali-kali melanggar peraturan lalu lintas.
Pada tanggal 24 Oktober 2023, terjadi lagi kecelakaan serius di mana seorang pengemudi truk pasir, karena tidak memperhatikan situasi di depannya, menabrak 17 kendaraan di dalam Terowongan Xin'ao di Yilan, mengakibatkan 1 orang meninggal dan 11 lainnya luka-luka.
Menanggapi rentetan kejadian tersebut, anggota legislator dari partai NPP mengecam sikap Kementerian Perhubungan (MOTC) yang kurang ketat dalam mengatur bus besar, truk pasir, dan truk gandeng.
Mereka menuduh MOTC ingin menggunakan undang-undang keselamatan lalu lintas yang dinilai tanpa substansi, untuk menghilangkan reputasi buruk "neraka bagi pejalan kaki".
Legislator Chiu Hsien-chih (邱顯智) mengatakan, "Rancangan undang-undang dasar yang simpel ini adalah lelucon politik terbesar menjelang pemilu. Tujuan dari undang-undang ini bukankah untuk mengatasi permasalahan reputasi Taiwan yang diberi label 'neraka bagi pejalan kaki' oleh CNN dan media asing? Setiap tahunnya ada 3.000 orang yang meninggal, dan dalam 10 tahun ada 30.000 korban jiwa yang melayang. Ditambah lagi lebih dari 1.000 orang mengalami kelumpuhan, serta 400.000 hingga 500.000 orang mengalami cedera. Jika hendak menyelesaikan persoalan ini dengan baik, maka tidak akan mengajukan rancangan undang-undang lalu lintas yang dibuat asal-asalan seperti ini!"
Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri MOTC, Wang Kwo-tsai menjelaskan bahwa pendekatan ini diadopsi dari metode yang diterapkan di Jepang. Mereka terlebih dahulu menetapkan undang-undang dasar yang bersifat umum, kemudian meninjau dan memodifikasi undang-undang terkait agar sesuai dengan semangat dari undang-undang dasar tersebut.
Dia mengatakan, "Undang-Undang Dasar Keselamatan Lalu Lintas Jalan merupakan undang-undang dasar yang bersifat umum, dan di bawahnya ada berbagai undang-undang pelaksanaan. Jadi, banyak aturan spesifik diterapkan dalam undang-undang pelaksanaan tersebut. Pendekatan kami yang diadopsi dari Jepang juga serupa, di mana banyak undang-undang pelaksanaan yang terkait dan sejalan dengan undang-undang dasar. Beberapa usulan menginginkan tinjauan lebih lanjut terhadap undang-undang pelaksanaan, dan kami setuju dengan hal tersebut. Namun, jika kami membuat undang-undang dasar dengan detail yang sangat spesifik, itu akan menjadi sangat rumit dan berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang pelaksanaan. Oleh karena itu, kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini."
Wang Kwo-tsai juga menambahkan bahwa Biro Jalan Raya memiliki mekanisme pelatihan ulang bagi pengemudi yang melakukan pelanggaran serius. Namun, berdasarkan investigasi awal, pengemudi truk pasir yang terlibat dalam kecelakaan tersebut diakibatkan kurangnya perhatian terhadap kondisi di depan jalan, yang merupakan kelalaian pribadi dari pengemudi itu sendiri.