(Taiwan, ROC) --- Daratan Tiongkok melakukan survei hambatan perdagangan Taiwan, hasil survei tahap awal diprakirakan akan dirilis pada pertengahan bulan Oktober, pemerintah RRT masih mengancam akan membatalkan fasilitas istimewa dalam Kerangka Kerja Sama Ekonomi (ECFA).
CEO Wealth Magazine kemarin (3/10) dalam laman facebook memposting bahwa, target perang kognitif yang dilakukan RRT berkemungkinan adalah menggunakan ECFA untuk mengguling Menko Wang Mei-hua (王美花).
Menko Wang Mei-hua pada hari Rabu ini (4/10) saat sidang interpelasi Yuan Legislatif, ia merespons, belakangan ini RRT selalu mengungkit hambatan perdagangan, masih mengungkit kedua selat adalah anggota WTO, apakah pembatasan impor yang diterapkan di Taiwan telah melanggar cakupan peraturan WTO?
Oleh karena itu, pihak Taiwan sangat menyetujui untuk melakukan negosiasi berdasarkan mekanisme WTO, dan telah menyampaikan pendapat ini.
Berkaitan dengan target perang kognitif berikutnya, Menko Wang Mei-hua menekankan, urusan pribadi merupakan masalah kecil, akan tetapi menjaga demokrasi Taiwan lebih penting.
Wang Mei-hua mengatakan, “Saya berpikir saat ini adalah tahun pemilu, semua orang perlu memerhatikan sikap RRT terhadap tahun pemilu Taiwan apakah akan menggunakan berbagai cara untuk merusak ekonomi demokrasi Taiwan, saya pribadi telah menjadi PNS selama lebih dari 40 tahun, masalah pribadi saya adalah masalah kecil, akan tetapi melindungi demokrasi Taiwan adalah tugas yang sangat penting.”
Berkaitan dengan musibah kebakaran perusahaan Ming Yang Internasional yang menimbulkan banyak korban meninggal dan luka-luka, bagaimana tindak lanjut untuk pengawasan pabrik yang lebih baik, Menko Wang Mei-hua mengatakan, produsen belum memberikan laporan jelas terkait musibah yang terjadi, Menko Wang Mei-hua sangat menyesali kejadian ini, dan akan melakukan pembahasan lintas kementerian, di masa mendatang akan menerapkan kewajiban pelaporan pihak perusahaan, mengingatkan kepada produsen untuk terlebih dulu melakukan pelaporan, melengkapi sistem informasi yang disediakan pemerintah, verifikasi data dilakukan lebih optimal sehingga memudahkan pencarian, dalam waktu singkat bisa mengetahui ada senyawa kimia yang membahayakan, selain itu akan membentuk platform penyelidikan bersama pemerintah daerah.