(Taiwan, ROC) --- “Undang-Undang Pelaporan Harta Pejabat Publik” telah genap 30 tahun. Guna memperingati hari ini, maka Yuan Pengawas bersama dengan Kementerian Kehakiman menggelar seminar pada tanggal 28 Juni 2023.
Seminar kali ini mengundang para sarjana dan pakar untuk melakukan diskusi, serta analisis mendalam dari berbagai perspektif, yang mana nantinya diharapkan bisa dijadikan bahan referensi untuk penerapan amandemen undang-undang pada masa mendatang.
Dalam pidatonya, Ketua Yuan Pengawas, Chen Chu (陳菊) menyampaikan bahwa Taiwan berkomitmen untuk mempromosikan tata pemerintahan yang bersih dan transparan. Dirinya berharap Taiwan dapat menjadi negara yang kian maju, bersih dan transparan, dengan mengedepankan pendapat dan saran dari masyarakat luas.
Seminar memperingati 30 tahun genapnya “Undang-Undang Pelaporan Harta Pejabat Publik” kali ini dibuka secara bersamaan oleh Ketua Yuan Pengontrol, Chen Chu, dan Menteri Kehakiman, Tsai Ching-hsiang (蔡清祥).
Chen Chu menuturkan, integritas adalah tujuan dan prinsip yang dipegang oleh negara-negara paham demokratis. Ini juga menjadi fondasi penting yang mendasari seseorang untuk siap menerima jabatan publik.
Transparansi suatu negara akan berbanding lurus dengan derajat demokrasinya, tidak heran jika semua negara penganut paham demokrasi akan memberikan dedikasi mereka untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih.
Chen Chu melanjutkan, dalam “Indeks Persepsi Korupsi 2022” yang disusun oleh organisasi internasional memperlihatkan bahwa Taiwan berhasil menempati posisi 25 dari 180 negara dunia. Sedangkan untuk kawasan Asia, peringkat Taiwan cukup bersaing dengan negara-negara besar lainnya, misal Singapura, Hong Kong dan Jepang.
Hal ini membuktikan bahwa upaya Taiwan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih telah membuahkan hasil.
“Meski demikian, masih banyak ruang yang masih harus diperbaiki,” tutur Chen Chu.
Tujuan dari seminar hari ini adalah untuk mengevaluasi situasi dan hasil pencapaian dari laporan harta milik pejabat publik di Taiwan.
Chen Chu mengatakan, “Kami juga berharap agar nilai dan visi Taiwan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, dapat membawa Taiwan ke pencapaian berikutnya. Dengan demikian Taiwan akan menjadi negara yang lebih maju, lebih bersih dan lebih baik lagi.”
Dalam pidatonya, Tsai Ching-hsiang menyampaikan, “Undang-Undang Pelaporan Harta Pejabat Publik” telah mengalami revisi sebanyak 8 kali semenjak disahkan.
Ketentuan ini diharapkan dapat membuat seluruh proses pelaporan kepemilikan harta pejabat publik di Taiwan kian transparan dan terbuka.