(Taiwan, ROC) -- Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat mengesahkan "Undang-Undang Perlindungan dan Pertahanan Nasional Taiwan" (Taiwan Protection and National Resilience Act) pada 8 Juni yang berisi permintaan kepada Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Keuangan, dan lembaga federal lainnya di Amerika Serikat (AS) untuk menyusun strategi sanksi yang komprehensif terhadap pelanggaran Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap Taiwan.
Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS pada pagi hari mengatakan setuju untuk mengadopsi tujuh undang-undang dan resolusi, termasuk "Undang-Undang Perlindungan dan Pertahanan Nasional Taiwan" yang diajukan oleh Senator Marco Rubio dari Partai Republik dan Senator Gary Peters dari Partai Demokrat pada 30 Maret.
Undang-undang tersebut meminta kepala lembaga federal di Amerika Serikat, termasuk Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, dan lainnya, untuk menyusun strategi sanksi yang komprehensif dan membantu AS dan sekutu dalam merumuskan kebijakan dalam menghadapi ancaman dari RRT, termasuk invasi dan pelanggaran integritas wilayah Taiwan.
Undang-undang tersebut juga meminta kepala departemen untuk melaporkan kepada Kongres mengenai alat-alat yang tersedia bagi AS dalam melawan RRT, seperti produk atau layanan AS yang menjadi ketergantungan RRT, serta melindungi titik lemah AS.
Karena kekhawatiran beberapa anggota kongres, dua pernyataan baru ditambahkan ke versi yang disahkan oleh Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS pada tanggal 8 Juni. Pertama, penekanan bahwa isi dari undang-undang tidak boleh diartikan sebagai perubahan dalam "Kebijakan Satu Tiongkok" AS. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Hubungan, Tiga Komunike Bersama dan Enam Jaminan Taiwan-AS. Kedua, isi undang-undang tidak boleh diartikan sebagai pemberian otorisasi penggunaan kekuatan militer.
Dalam siaran pers, Marco Rubio mengatakan, Taiwan adalah sekutu penting AS dan dukungan kuat untuk Taiwan sejalan dengan kepentingan keamanan nasional dan regional AS.
Dia menyerukan, "Kongres AS harus terus memantau dengan cermat tindakan jahat Partai Komunis Tiongkok terhadap sekutu demokratis AS dan terus mencegah setiap agresi terhadap Taiwan dengan tegas."
Undang-undang ini akan dikirim ke Senat untuk proses persidangan lengkap. Baik Senat maupun Dewan Perwakilan Rakyat harus menyetujui versi yang sama dari undang-undang tersebut sebelum usulan dapat disampaikan kepada presiden untuk disahkan.