(Taiwan, ROC) Media Reuters memberitakan, Presiden Jokowi pada hari Kamis ini (11/5) menyampaikan, militer berkuasa di Myanmar belum ada kemajuan signifikan dan masih dalam tahap perencanaan perdamaian yang disepakati 2 tahun yang lalu dengan ASEAN, ASEAN tengah memutuskan bagaimana menanggapi kondisi ini yang semakin menegangkan dan harus menunjukkan kekompakkan.
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-42 yang digelar di Labuan Bajo pada tanggal 10 Mei 2023, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara, sementara kali ini dengan 5 poin kesepakatan, yakni perdamaian Myanmar yang akan menjadi salah satu pembahasan pokok.
Presiden Jokowi mengatakan, ia berkata dengan terus terang, dalam penerapan 5 poin kesepakatan ini hingga saat ini belum ada kemajuan yang signifikan, maka dari itu ASEAN wajib berkomitmen untuk memutuskan langkah selanjutnya.
Jokowi mengimbau ASEAN yang beranggotakan 10 negara, berkaitan dengan kudeta Myanmar yang terjadi pada 2 tahun yang lalu hingga saat ini masih dalam situasi tegang dan tindakan kekerasan terus terjadi, berharap dapat menetapkan satu kebijakan yang bisa mereda situasi tegang ini.
Sejak Februari 2021 terjadi kudeta militer, memboikot pemerintah Aung San Suu Kyi, kondisi Myanmar tidak stabil, tindakan kekerasan dari pemerintah menekankan perbedaan pendapat telah menimbulkan keresahan sosial dan bencana ekonomi.
KTT ASEAN yang berlangsung di Jakarta pada April 2021, bersama pimpinan militer Myanmar, Min Aung Hlaing mencapai 5 poin kesepakatan dan perdamaian. Berdasarkan pada perjanjian ini, Min Aung Hlaing berjanji untuk memfasilitasi pertemuan dialog antara utusan khusus ASEAN dengan Aung San Suu Kyi yang dilengser dan dipenjara.