(Taiwan, ROC) – Media Nikkei Jepang pada 15 Desember memberitakan, Pemerintahan Joe Biden dan Kongres Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk mengutus pejabat pemerintahnya ke Taiwan, termasuk untuk bekerja di departemen pemerintahan mulai musim gugur mendatang. Pemberitaan tersebut juga menunjukkan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah meningkatkan tekanannya terhadap Taiwan dan pemerintahan Biden berharap dapat memperkuat kerja sama dengan Taiwan dalam hal kebijakan keamanan dan ekonomi.
Menurut pemberitaan tersebut, UU Otorisasi Pertahanan Nasional tentang anggaran pertahanan nasional untuk tahun fiskal 2023 (dari Oktober 2022 – September 2023) yang ditinjau oleh Kongres AS tercatat jika pejabat pemerintah akan dikirim ke Taiwan, dengan rata-rata masa periode untuk setiap orang yang ditempatkan di Taiwan adalah selama 2 tahun, satu tahun pertama untuk belajar bahasa Mandarin, tahun kedua adalah untuk bekerja di badan administrasi atau Yuan Legislatif Taiwan, dan rencana pengiriman pejabat AS ke Taiwan ini akan dilaksanakan setiap tahun.
Richard Pearson, selaku Direktur Urusan The Western Pacific Fellowship Project, sebuah organiasi NPO yang menangani rencana residensi, dalam sebuah wawancara dengan Nikkei mengemukakan, apabila UU Otorisasi Pertahanan Nasional AS diloloskan sebelum akhir tahun, maka mulai awal tahun depan akan memulai merekrut orang-orang yang ingin ditugaskan ke Taiwan, dan kami akan mulai memberangkatkan mereka pada bulan September tahun depan.
Pemberitaan tersebut juga menyebutkan, jumlah pejabat pemerintah AS yang ditempatkan di Taiwan diperkirakan 10 orang per tahunnya. Richard Pearson menuturkan, mereka akan mulai merekrut dari kementerian yang berkaitan dengan ekonomi dan keamanan, hingga atase militer juga merupakan subjek yang akan direkrut, serta dilaporkan jika mereka tidak dapat merekrut orang-orang dari badan intelijen. Dirinya juga mengatakan jika dari akhir bulan November hingga awal Desember pihaknya telah menegosiasikan rencana pengiriman orang-orang terkait di otoritas administrative dan Yuan Legislatif Taiwan.
Secara umum, alasan utama mengapa AS mulai mengirim pejabat pemerintahan mereka ke Taiwan adalah karena konfrontasi jangka panjang antara AS dan RRT atas isu terkait Taiwan. Pemerintah AS memercayai jika dengan mengirim pejabat untuk bekerja di badan administrasi Taiwan dan memahami proses pengambilan keputusan Taiwan, dll, akan berkontribusi pada kerja sama antara Taiwan dan Amerika Serikat. Mengingat kunjungan anggota Senat dan DPR AS ke Taiwan secara berturut-turut, pemerintah AS akan merumuskan kebijakan, serta meningkatkan pertukaran antara otoritas AS dan Taiwan, guna mendukung Taiwan.
Pemberitaan tersebut juga menyampaikan, seseorang di Kongres AS membeberkan jika pemerintah AS sangatlah jarang mengirim pejabatnya ke Taiwan untuk waktu yang lama. Hingga saat ini, rencana penempatan di Taiwan pada umumnya hanya berlangsung selama beberapa bulan saja.