(Taiwan, ROC) - Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan hari Senin mengajukan kecaman keras terhadap upaya Tiongkok menyebarkan dan memaksa negara lain untuk menerima kebijakan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
MOFA menegaskan, pemerintah yang dipilih langsung di bawah sistem demokrasi dan kebebasan di Taiwan baru bisa mewakili Taiwan, pemerintah otoritarianisme di bawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT) harus menyadari dan menghormati kenyataan yang tidak bisa berubah ini, juga tidak seharusnya mengimajinasikan kerangka “Satu Tiongkok” dan memaksa negara atau organisasi lain untuk menerimanya.
Juru bicara MOFA Joanne Ou mengatakan, “Republik Tiongkok (ROC) di Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tidak berafiliasi satu sama lain, dan memiliki perbedaan besar dalam hal demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia serta supremasi hukum. Rezim PKT sehari pun tidak pernah menguasai Taiwan yang demokrasi dan bebas. Ini adalah kenyataan jangka panjang dan kondisi antar Selat Taiwan yang diakui secara internasional pada saat ini.”
MOFA mengeluarkan pernyataan tersebut untuk menanggapi upaya Tiongkok terus mensabotase ruang hidup internasional Taiwan, termasuk mengajukan kembali bahwa Taiwan adalah salah satu bagian dari wilayah kekuasaan Tiongkok dan menolak segala bentuk aksi kemerdekaan Taiwan.
Menurut MOFA, tindakan Tiongkok itu ditampilkan dalam pernyataan bersama Tiongkok-Rusia, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pertemuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sidang Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC), dan juga KTT Tiongkok-Arab beberapa hari lalu.