(Taiwan, ROC) - Legislator Partai Kuomintang (KMT) Jessica Chen (陳玉珍) yang mewakili daerah terpencil Kinmen di luar Pulau Taiwan, didampingi Bupati Kinmen terpilih Chen Fu-hai (陳福海) dan Bupati Matsu terpilih Wang Chung-ming (王忠銘), terbang ke kota Xiamen di tenggara Tiongkok pada hari Senin pagi.
Tujuan utama, menurut Chen, adalah bertemu dengan otoritas relevan Tiongkok untuk membicarakan larangan terbaru Beijing terhadap sejumlah produk utama Kinmen, termasuk arak Kaoliang, minuman dan hasil laut lain; juga akan membahas masa depan perjalanan lintas selat yang dikenal sebagai "tiga hubungan mini."
Hubungan perdagangan, layanan pos dan transportasi langsung antara Kinmen dan Matsu di Taiwan dan Xiamen, Mawei dan Quanzhou di Provinsi Fujian, Tiongkok diluncurkan pada 1 Januari 2001, tapi ditangguhkan pada 10 Februari 2020 di tengah kekhawatiran penyebaran wabah COVID-19 di Tiongkok.
Perihal kunjungan tersebut, Perdana Menteri Su Tseng-chang (蘇貞昌) Senin pagi menekankan, pandemi di Tiongkok masih belum mereda dan sebenarnya sedang memanas, maka membuka gerbang Taiwan untuk Tiongkok mungkin menimbulkan celah pandemi.
Untuk itu, Su berharap bisa mencapai persatuan dalam penetapan pengendalian pandemi terhadap Tiongkok, untuk memastikan terlindungnya kesehatan masyarakat Taiwan.
Perdana Menteri Su mengatakan, “Kami harap semua pihak bisa mengutamakan kesehatan rakyat dan kestabilan sosial. Jangan bertindak secara sembrono. Pengendalian (pandemi) di Tiongkok masih sangat ketat, maka saat ini tidak masuk akal bagi Taiwan untuk melakukan pembukaan.”
Su juga menyampaikan penjelasan perihal kritikan dan permintaan sejumlah kalangan bagi Ketua Dewan Pertanian Chen Chi-chung (陳吉仲) untuk meletakkan jabatan atas larangan impor produk pertanian dan perikanan Taiwan yang diberlakukan Tiongkok.
Su membela bahwa di tengah arus larangan impor tersebut, Dewan Pertanian telah membantu melancarkan lebih dari 3.000 kasus transaksi produk antara Taiwan dan Tiongkok, juga kembali menyerukan Tiongkok tidak menggunakan cara politik untuk mengintervensi kebebasan perdagangan.