(Taiwan, ROC) - Republik Tiongkok (Taiwan) adalah "negara yang berdaulat dan merdeka." Demikian ditegaskan oleh Kantor Kepresidenan pada hari Minggu, sebagai tanggapan atas pidato Presiden RRT Xi Jinping (習近平) dalam Kongres Rakyat Nasional (KRN) Partai Komunis Tiongkok (PKT) di Beijing yang disampaikan beberapa saat sebelumnya pada hari yang sama.
Dalam pidato pada pembukaan KRN ke-20 PKT tersebut, Xi mengatakan bahwa Beijing akan terus berjuang untuk "reunifikasi" damai dengan Taiwan, tapi tidak akan pernah berjanji untuk melepaskan penggunaan kekuatan.
Secara khusus, Xi memperingatkan bahwa Tiongkok memiliki opsi untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan terhadap "campur tangan oleh kekuatan luar" dan "separatis" yang mengusahakan kemerdekaan Taiwan.
Sebagai solusi, kata Xi, model "satu negara, dua sistem" yang diadopsi Beijing dalam memerintah Hong Kong dan Makau, tetap menjadi "cara terbaik" untuk mencapai "reunifikasi" kedua sisi Selat Taiwan.
Merespons pidato Xi, juru bicara kepresidenan Xavier Chang (張惇涵) menegaskan kembali bahwa Republik Tiongkok (Taiwan) adalah "negara yang berdaulat dan merdeka," dan bahwa opini publik arus utama di Taiwan telah dengan jelas menolak gagasan "satu negara, dua sistem".
"Konsensus publik Taiwan adalah bahwa kedaulatan teritorial, kemerdekaan dan demokrasi tidak dapat dikompromikan dan konflik militer bukanlah pilihan bagi kedua belah Selat Taiwan," katanya.
Mengutip pidato Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) pada Hari Nasional ROC baru-baru ini, Chang mengatakan bahwa Taiwan bersedia bekerja sama atas dasar rasionalitas, kesetaraan dan saling menghormati dengan Beijing untuk menemukan "pengaturan yang disepakati bersama," demi mempertahankan perdamaian serta keamanan di Selat Taiwan.
Menurut Chang, tim keamanan nasional Presiden Tsai tengah memantau dengan cermat kelangsungan KRN PKT, di mana Xi diperkirakan akan meneruskan masa jabatan lima tahun yang ketiga.
Pada kesempatan lain, Perdana Menteri Su Tseng-chang (蘇貞昌) menegaskan kembali bahwa Republik Tiongkok (Taiwan) adalah sebuah negara berdaulat, dan bahwa masa depannya akan diputuskan oleh rakyatnya sendiri.
Sementara itu, Dewan Urusan Daratan Taiwan (MAC) mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu, menyesali "kurangnya pemikiran baru dan penilaian yang tepat" dari Beijing terkait kebijakannya terhadap Taiwan.
Rakyat Taiwan memiliki hak untuk menentukan masa depan sendiri, dan tidak akan pernah menerima proposal Tiongkok seperti "konsensus 1992" atau "satu negara, dua sistem," kata MAC.