(Taiwan, ROC) – Pada tanggal 14 September, Komite Senat Amerika Serikat untuk Hubungan Luar Negeri mengesahkan “Undang-Undang Kebijakan Taiwan” (Taiwan Policy Act) yang akan merekstrukturisasi kebijakan Amerika Serikat (AS) terhadap Taiwan secara komprehensif. Departemen Luar Negeri AS pada 15 September berterima kasih atas dukungan birpatisan Kongres AS untuk Taiwan, menunjukkan jika pemerintahan Biden akan terus memperdalam hubungan Taiwan-AS, serta memberikan dukungan diplomatik, ekonomi, dan militer kepada Taiwan.
Pada 14 September yang lalu, Komite Senat AS untuk Hubungan Luar Negeri meloloskan versi revisi “Undang-Undang Kebijakan Taiwan” yang mengumpulkan pendapat dari anggota-anggota parlemen dari kedua partai dengan perolehan 17 suara mendukung, dan 5 menolak.
Meskipun pada versi yang direvisi telah melemahkan beberapa ketentuan yang sensitif, termasuk mengubah nama kantor perwakilan di AS, menghapus persyaratan untuk memberikan status “Sekutu non-NATO besar” (Major non-NATO ally atau MNNA) kepada Taiwan, dll. Namun pihaknya akan memberikan bantuan militer sebesar US$ 2 Miliar (sekitar NT$ 62,8 miliar), dengan total US$6,5 miliar akan diberikan selama lima tahun.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Mao Ning pada 15 September memperingatkan, apabila RUU tersebut terus dibahas, diajukan atau bahkan disahkan menjadi undang-undang, maka akan “sangat mengguncang fondasi politik hubungan RRT-AS”, dan menyebabkan “konsekuensi yang sangat serius” terhadap hubungan RRT-AS, serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price pada 15 September menggelar briefing rutin, dan ada media yang menanyakan apakah RUU tersebut dapat merusak hubungan AS-RRT lebih lanjut. Dirinya tidak menanggapinya secara langsung, namun menyampaikan jika pemerintahan Biden ke depannya akan terus berkomunikasi langsung dengan anggota parlemen serta staf mereka tentang “Undang-Undang Kebijakan Taiwan” secara pribadi, seperti halnya dengan semua RUU lainnya.
Ned Price juga menegaskan kembali jika RUU tersebut tidak mengubah pendekatan AS ke Taiwan, dan masih berpedoman dengan “Kebijakan Satu Tiongkok, Tiga Komunike Bersama Tiongkok-AS, Enam Jaminan untuk Taiwan, serta “Undang-Undang Hubungan Taiwan”.
Mengenai Taiwan, Ned Price mengemukakan jika pemerintahan Biden telah bekerja keras untuk memperdalam kemitraannya dengan Taiwan, serta ke depannya akan terus melakukannya dan memberikan dukungan diplomatik, ekonomi, serta militer yang efektif untuk Taiwan. Dirinya juga berterima kasih kepada Kongres atas dukungan birpatisan yang kuat untuk Taiwan.