(Taiwan, ROC) --- Perwakilan tetap dari negara sahabat Taiwan di PBB, meliputi Belize, Eswatini, Guatemala, Haiti, Kepulauan Masrhall, Nauru, Palau, Paraguay, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines dan Tuvalu, merilis pernyataan bersama pada tanggal 23 Agustus 2022, menyatakan keprihatinan serius mereka tentang pemerintah Tiongkok yang sengaja meningkatkan ancaman militer terhadap Taiwan.
Dalam pernyataan tersebut, para perwakilan juga menyayangkan niat otoritas Bejing yang dianggap telah merusak kestabilan status quo, serta membahayakan keamanan Selat Taiwan dan mengganggu perdamaian stabilitas regional. Perwakilan negara sahabat juga memuji Taiwan yang dinilai mampu menghadapi ancaman Tiongkok dengan tenang.
Sebaliknya, perwakilan Tiongkok untuk PBB mengkritik pernyataan yang disampaikan bersama oleh negara sahabat Taiwan di PBB.
Pada tanggal 26 Agustus 2022, Kementerian Luar Negeri (MOFA) menyampaikan, Taiwan dengan Tiongkok tidak pernah memerintah antar satu dengan yang lain. Ini adalah fakta objektif yang juga sudah diakui oleh masyarakat internasional. Ancaman dan latihan militer yang dilancarkan oleh Tiongkok memiliki muatan untuk mengganggu status quo, serta telah melanggar hak kedaulatan Taiwan yang terlindungi oleh payung hukum internasional.
Hal itu juga telah mengacaukan operasional navigasi pelayaran kapal komersial Selat Taiwan, yang juga menjadi wilayah tersibuk di dunia.
Juru Bicara MOFA, Joanne Ou (歐江安) mengatakan, “Dengan jahat, Tiongkok telah melanggar prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB, yaitu menggunakan kekuatan persenjataan. Dalam menuntaskan setiap polemik yang ada, tindak tanduk yang diperlihatkan Tiongkok juga sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Tindakan provokatif pemerintah Beijing yang tidak bertanggung jawab, hanya bisa merenggangkan hubungan lintas selat. Selain itu, juga telah merusak tatanan internasional, serta serius mengancam keamanan Selat Taiwan dan stabilitas perdamaian regional.”
MOFA menuturkan, Tiongkok terus meningkatkan intimidasi mereka terhadap Taiwan, baik melalui sektor militer maupun platform lainnya. Beijing juga telah salah menafsirkan Resolusi Majelis Umum PBB 2758, serta sengaja merusak status quo di Selat Taiwan dan mengganggu tatanan internasional.
Tiongkok sengaja mengaitkan apa yang tertera di dalam Resolusi Majelis Umum PBB 2758 dengan Kebijakan Satu Tiongkok. Di samping itu, Negeri Tirai Bambu juga berusaha mengacaukan mekanisme di dalam tubuh PBB. Partisipasi Taiwan di dunia internasional, berkali-kali mendapat tantangan dan halangan. Mengunifikasi Taiwan adalah rencana jangka panjang Tiongkok.
MOFA sekali lagi menekankan, Taiwan adalah negara demokrasi, dengan pemerintahan yang dipilih langsung oleh 23,5 juta warganya. Tiongkok yang tidak pernah memerintah Taiwan, tidak memiliki hak untuk berbicara atas kepentingan 23,5 juta warga Taiwan.
MOFA menekankan, sebagai bagian dalam komunitas internasional, Taiwan tidak akan meningkatkan konflik atau memprovokasi perselisihan. Taiwan akan menanggapi situasi yang ada dengan tenang, serta tegas mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional Taiwan.
Menanggapi dukungan yang diberikan oleh perwakilan negara-negara sahabat kepada Taiwan, MOFA menyampaikan rasa terima kasih tulusnya. Taiwan akan bekerja sama dengan negara-negara penganut paham demokratis untuk meminimalisasi ekspansi pengaruh dan agresi otoritarianisme. Di samping itu, Taiwan juga akan senantiasa memelihara tatanan internasional yang berbasis aturan, serta mempertahankan kebebasan dan keterbukaan di kawasan Indo Pasifik.