(Taiwan, ROC) -- Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) pada tanggal 14 Juli 2022 mengesahkan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2023, mendukung partisipasi Taiwan dalam Latihan Lingkar Pasifik (RIMPAC) 2024. “Undang-Undang Perdamaian dan Stabilitas Taiwan” yang diusulkan oleh Ami Bera, selaku Ketua Subkomite Parlemen AS untuk Asia Pasifik, memperkuat kemitraan AS-Taiwan.
Selain itu, anggota DPR Young Kim dan Michael McCaul juga turut mengusulkan amandemen, meminta cabang eksekutif menjelaskan alasan keterlambatan pengiriman penjualan senjata ke Taiwan dan mempercepat pengiriman.
Setelah melalui beberapa hari debat dan pemungutan suara yang panjang, DPR AS mengesahkan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk Tahun Anggaran 2023 (NDAA FY23) dengan 329 suara mendukung, dan 101 suara menentang pada 14 Juli malam.
Namun, Ami Bera melalui cuitan di Twitternya mengemukakan, “Undang-Undang Perdamaian dan Stabilitas Taiwan” yang diusulkan oleh dirinya telah lolos pemungutan suara pertama pada 13 Juli malam, sebagai bagian dari amandemen Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahunan, “UU bipartisan ini memperkuat kemitraan AS-Taiwan, serta memperkuat intimidasi atas tekanan pemerintah Beijing terhadap Taiwan.”
Ami Bera dan anggota DPR Partai Republik, Steve Chabot mengusulkan “Undang-Undang Perdamaian dan Stabilitas Taiwan”, dan meminta pemerintah Joe Biden untuk menyerahkan laporan strategi pemerintah secara keseluruhan dalam kurun waktu 90 hari, memperkuat pencegahan terhadap konflik lintas selat, dan berfokus pada kerja sama dengan mitra sekutu. RUU tersebut juga mengharuskan badan-badan pemerintahan AS untuk menganalisis metode-metode untuk membantu ekonomi dan ekspansi Taiwan.
Anggota DPR Young Kim menyebutkan, RUU yang diusulkan bersama dengan Anggota Partai Republik dari Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan AS, Michael McCaul, disetujui oleh mayoritas anggota parlemen, menuntut pemerintahan Presiden AS, Joe Biden dapat memberikan penjelasan kepada Kongres atas isu pengiriman senjata AS ke Taiwan dan sekutu Indo-Pasifik yang tertunda, serta memikirkan cara untuk mempercepat pengiriman senjata.
Menurut ringkasan UU Otorisasi Pertahanan Nasional yang dikeluarkan oleh DPR, dukungan RUU untuk Taiwan termasuk menegaskan kembali dukungan AS untuk pertahanan Taiwan; Menegaskan kembali jika Komando Indo-Pasifik AS tidak perlu khawatir dengan pihak Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan berhak untuk melakukan latihan bersama dengan Taiwan, serta mengundang Taiwan untuk turut berpartisipasi dalam Latihan RIMPAC, guna meningkatkan kesiapan militer Taiwan dan mengirim pesan ke pemerintah Beijing.
RUU itu juga sepenuhnya mensponsori latihan militer sekutu dan mitra Pasifik dalam menanggapi Negeri Tirai Bambu, mendukung penilaian atas kemampuan pertahanan udara Taiwan, memberikan tanggapan dan saran guna melakukan perubahan sesegera mungkin, serta memperbarui status bantuan militer AS ke Taiwan secara rutin, dan mempercepat proses pengiriman.